Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERACARA

Alya Yuliamaryam - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI SMALL CLAIMS COURT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Clarrie Venezsa Hutagaol - Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. - Ema Rahmawati, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT HUKUM TINDAKAN DEWAN KOMISARIS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK (AISA) TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBAT

Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Gavrila Tamariska Rope

Detail Cantuman XML Detail Cite

SEKURITISASI ASET PT JASA MARGA TBK. BERUPA PENDAPATAN TOL JAGORAWI MELALUI PENJUALAN SURAT BERHARGA KIK-EBA JSMR-01 BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Dr. Hj. R. Kartikasari, S.H., M.H. - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Muhammad Djatti Umara

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN DANA ZAKAT YANG DIINVESTASIKAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

Dr. Djanuardi, S.H., M.H - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Nadiya Al Khair

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 890K/PDT.SUS/2012 TAHUN 2013 MENGENAI PEMBATALAN MEREK WHITE HORSE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Dr. Hj. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - MARIO MARULIAN SARAGIH

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015

Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Muhamad Ihsan Fauzi - PROF. DR. HJ. EFA LAELA FAKHRIAH, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN SUMPAH PELENGKAP (SUPPLETOIR EED) SEBAGAI ALAT BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

BISMI ANNISA FADHILLA - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Linda Rachmainy, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN COMMERCIAL PAPER SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DAN SK BI NOMOR 28/52/KEP/DIR/1995

Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Hj. Aam Suryamah, S.H., M.H. - RIA NOVIANTI

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK GUGAT WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Linda Rachmainy, S.H., M.H. - MUHAMMAD IMAN NURHAQI

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERACARA

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI SMALL CLAIMS COURT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

AKIBAT HUKUM TINDAKAN DEWAN KOMISARIS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK (AISA) TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBAT

SEKURITISASI ASET PT JASA MARGA TBK. BERUPA PENDAPATAN TOL JAGORAWI MELALUI PENJUALAN SURAT BERHARGA KIK-EBA JSMR-01 BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

KEDUDUKAN DANA ZAKAT YANG DIINVESTASIKAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 890K/PDT.SUS/2012 TAHUN 2013 MENGENAI PEMBATALAN MEREK WHITE HORSE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

IMPLEMENTASI TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015

PENERAPAN SUMPAH PELENGKAP (SUPPLETOIR EED) SEBAGAI ALAT BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

PENGGUNAAN COMMERCIAL PAPER SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DAN SK BI NOMOR 28/52/KEP/DIR/1995

HAK GUGAT WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi